Ilustrasi Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid mengatakan THR dan TPP PNS Pemerintah Kabupaten Bekasi dicairkan April periode 10 hari sebelum Lebaran. TRIBUNBEKASI.COM - Tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS di Pemerintah Kabupaten Bekasi dicairkan pada April periode 10 hari sebelum Lebaran. Karawang, – Beberapa akhir bulan kemarin sejumlah kejadian atau kasus di Kabupaten Karawang sempat menjadi sorotan publik. Tak hanya sekedar bahan perbincangan. Namun pengungkapan kasus tersebut pun sempat dilaporkan sampai ke Aparat Penegak Hukum APH. Salahnya satunya soal pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai TPP PNS yang dilaporkan oleh salah satu PNS Karawang ke Kejari Kabupaten Karawang atas dugaan pemotongan sepihak atau tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Usut punya usut, TPP PNS di karawang ini bahkan sempat menjadi temuan BPK. Berdasarkan Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran TA 2019 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan beberapa temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian. Pertama Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS TPP Sebesar Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 menyajikan realisasi Belanja Pegawai sebesar atau 94,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Realisasi belanja pegawai tersebut antara lain berupa Belanja Gaji dan Tunjangan. Belanja Gaji dan Tunjangan merupakan belanja pembayaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat kepada seluruh PNS. Kedua Pembayaran gaji kepada pegawai melaksanakan Cuti Diluar Tanggungan Negara CLTN sebesar Hasil pemeriksaan diketahui bahwa PNS FW pada Dinas Pendidikan melaksanakan CLTN dengan periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 tetap meneima gaji bersih sampai dengan April 2019. Sehingga terdapat pembayaran gaji tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Ketiga Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional kepada pegawai yang telah mutasi sebesar Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangam jabatan fungsional dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Ke empat Kelebihan pembayaran tunjangan umum, fungsional dan struktural sebesar dan tambahan penghasilan sebesar kepada pegawai yang sedang menjalani cuti besar Cuti besar merupakan cuti yang dapat diambil oleh PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama enam tahun terus menerus tanpa terputus. Lama cuti besar adalah tiga bulan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tetap dapat menerima penghasilan penuh kecuali untuk tunjangan jabatan. Hasil pemeriksaan diketahui sebanyak 109 PNS masih menerima tunjangan jabatan pada saat cuti besar dengan nilai total kelebihan pembayaran tunjangan struktural, fungsional dan tunjangan umum sebesar ke lima Terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru TPG sebesar Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan diberikan dalam bentuk uang sebesar satu kali gaji pokok per bulan. Pengujian dilakukan terhadap rincian pencairan per triwulan dari BPP Disdikpora dan data kepegawaian BKPSDM. Hasil pengujian menginformasikan adanya pembayaran TPG tidak sesuai ketentuan yakni terdapat kelebihan pembayaran terhadap dua guru yang telah menjalani pensiun dini/APS sebesar Ke enam Kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Berdasarkan data yang diperoleh dari BKPSDMD, selama tahun 2019 sebanyak 11 orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Karawang kepada masing-masing pelaksana tugas belajar. Pemeriksaan lebih lanjut atas realisasi pembayaran gaji sampai dengan bulan Desember 2019 diketahui masih terdapat realisasi pembayaran tunjangan umum kepada satu PNS dan tunjangan fungsional tiga PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar walaupun telah melewati jangka waktu enam bulan sejak melaksanakan tugas belajar dengan nilai total seluruhnya sebesar Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kepala BKPSDM menyatakan sependapat dengan uraian permasalahan tersebut. Pada tahun anggaran berikutnya, BKPSDM akan melaksanakan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil dan agar tidak terjadi kerugian negara kembali, BKPSDM akan selalu berkoordinasi dengan BPKAD dan OPD yang ada di Kabupaten Karawang. BPK merekomendasikan Bupati Karawang agar menginstruksikan Kepala BKPSDM untuk Meningkatkan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak terkait yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian OPD terkait dan Subbidang Anggaran BTL Pegawai BPKAD sehingga tidak terjadi keterlamabatan penyampaian dokumen sebagai dasar penginputan dalam aplikasi SIMGAJI dan Mempedomani Peraturan BKN mengenai ketentuan pemberian tunjangan umum, tunjangan jabatan struktural dan tunjangan fungsional. Menanggapi hal tersebut Kepala BKPSDM Karawang, Aang Rahmatullah melalui Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kepangkatan, Dudi Alexandria mengaku sudah melakukan pengembalian. “Udah pada ngembaliin eta mah lamun belum mah muncul deui atuh temuan bpk taun berikutna harita mah nu cuti besar ada kelebihan bayar termasuk harita nu pak kaban udah ngembaliin,” terangnya melalui pesan Whatsap. red BerapaGaji CPNS Tahun 2021. 2021 Gaji pokok PNS tahun 2021 belum berubah dibandingkan tahun sebelumnya. Ken. Read more ». Tambahan Penghasilan PNS Kab. Temanggung. Dasar hukum: Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian T. Read more ». - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK Tahun 2021. Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan upah tertinggi di Jawa Barat maupun di tingkat nasional dengan angka sebelumnya ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Dalam keputusan ini, pemprov Jawa Barat memutuskan 17 daerah mengalami kenaikan upah sementara 10 sisanya tetap. "Sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni sama seperti UMK 2020," jelas Sekretaris Daerah Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja dalam keterangan resmi, Minggu 22/11/2020. Keputusan penetapan upah tersebut baru ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Terkait masa pandemi COVID-19, Setiawan menjelaskan 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Setiawan 10 daerah ini diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama [enam bulan] alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021."Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, [nantinya] akan ada perbaikan," kata menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran SE Menteri Ketenagakerjaan Menaker Nomor/11/ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19. Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021."Pemda Jabar sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021," terangnya. Ia pun menjelaskan, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Kemudian, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020."Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan [UMK 2021], di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya," tutur 17 daerah di Jabar yang mengalami kenaikan UMK 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, serta Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi dan Cirebon10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat 1. Kabupaten Karawang naik2. Kota Bekasi naik3. Kabupaten Bekasi naik4. Kota Depok naik5. Kota Bogor tetap6. Kabupaten Bogor naik7. Kabupaten Purwakarta naik8. Kota Bandung naik9. Kabupaten Bandung Barat naik10. Kabupaten Sumedang naik11. Kabupaten Bandung naik12. Kota Cimahi naik13. Kabupaten Sukabumi naik14. Kabupaten Subang naik15. Kabupaten Cianjur tetap16. Kota Sukabumi tetap17. Kabupaten Indramayu naik18. Kota Tasikmalaya tetap19. Kabupaten Tasikmalaya tetap20. Kota Cirebon naik21. Kabupaten Cirebon naik22. Kabupaten Garut tetap23. Kabupaten Majalengka naik24. Kabupaten Kuningan tetap25. Kabupaten Ciamis tetap26. Kabupaten Pangandaran tetap27. Kota Banjar tetap.Baca juga Kisah GKJ Klasis Jogja Perjuangan Minoritas Melawan Intoleransi Food Estate Jokowi di Atas Hutan Lindung Dinilai Bakal Rusak Alam MRP Bahas Otsus Diintai, Digeledah, Ditangkap, dan Dituduh Makar - Ekonomi Reporter Selfie Miftahul JannahPenulis Selfie Miftahul JannahEditor Bayu Septianto Bandung Tabel Remunerasi Kab. Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan peraturan Bupati Bandung No. 21 Tahun 2009 yang mengatur tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. (TPP). Tambahan penghasilan PNS dan CPNS yang didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan diberikan kepada pemangku jabatan Struktural, Fungsional dan Umum
Ilustrasi UMR. Foto ShutterstockDi Indonesia, terdapat dua istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bagi pekerja, yaitu UMK dan UMR. Upah tersebut wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja setiap bulannya. Lalu, apa perbedaan UMK dan UMR?UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, sedangkan UMR merupakan kependekan dari Upah Minimum Regional. Besarnya upah minimum di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan biaya hidup masing-masing buku Ekonomi SMA Kelas XI oleh Dr. M. Suparmoko, dan Icuk Rangga Bawan, At., tinggi-rendahnya biaya hidup tersebut dapat diketahui dengan melihat indeks biaya hidup costs of living index atau tingkat inflasi setiap daerah. Upah minimum setiap daerah itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan UMK atau UMR. Lalu, UMK dan UMR apa bedanya? Simak penjelasannya dalam artikel berikut yang Dimaksud dengan UMR?Ilustrasi upah minimum. Foto ShutterstockSebagaimana telah disebutkan, UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Penyebutan UMR sudah berlaku sejak era reformasi. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum peraturan tersebut, UMR didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. UMR dibagi menjadi dua, yaitu UMR Tingkat I dan UMR Tingkat Tingkat I adalah upah minimum yang berlaku di satu provinsi. Sedangkan, UMR Tingkat II merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah jenis UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, sepertiIndeks harga konsumen IHKKemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaanUpah umum yang berlaku di daerah tertentu dan antardaerahTingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapitaSejak tahun 2000, istilah UMR secara resmi diganti dengan UMK dan UMP Upah Minimum Provinsi. Meski demikian, masih banyak pekerja yang menggunakan UMR untuk menyebut standar upah atau gaji yang berhak diperoleh di wilayah tempat kerjanya setiap yang Dimaksud dengan UMK?Ilustrasi UMR. Foto Iqbal Firdaus/kumparanSesuai namanya, UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah standar upah yang ditetapkan di wilayah kabupaten atau kota. Sementara, upah yang berlaku di tingkat provinsi disebut dengan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, UMK dan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu dengan masa kerja kurang dari satu tahun dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum apabila sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan/atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan perusahaan nilai UMK sendiri dihitung menggunakan penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. UMK bisa berbentuk gaji pokok, bisa juga ditambah dengan tunjangan yang dimaksud dengan gaji pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada pekerja berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Besaran gaji pokok tidak kurang dari 75% dari total gaji yang penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan berarti antara UMK dan UMR. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penyebutannya yang berubah mengikuti aturan resmi dari Tertinggi di IndonesiaIlustrasi UMR. Foto ShutterstockSeperti yang disebutkan, meski namanya telah diubah menjadi UMK dan UMP, istilah UMR masih digunakan sampai sekarang. Di tahun 2023, UMR tertinggi di Indonesia masih didominasi wilayah Pulau Jawa. Berikut 5 kabupaten/kota dengan UMR tertinggi di Indonesia1. Kabupaten KarawangKabupaten Karawang menempati posisi pertama di daftar UMR tertinggi di Indonesia tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, kabupaten yang jadi kawasan industri terbesar itu memiliki UMK sebesar Kota BekasiMenyusul Karawang, Kota Bekasi ada di urutan kedua dengan besaran UMK senilai Tak hanya di seluruh Indonesia, besaran UMK tersebut juga menjadikan Bekasi sebagai kota dengan UMK terbesar kedua di daerah Provinsi Jawa Kabupaten BekasiMasih dari wilayah Jawa Barat, peringkat ketiga UMR tertinggi di Indonesia ditempati Kabupaten Bekasi. Besaran UMK Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah DKI JakartaPemprov DKI Jakarta menetapkan gaji UMR Jakarta 2023 sebesar Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan besaran UMP Jakarta 2022, yaitu Kota DepokPada tahun 2022, Kota Depok memiliki UMK sebesar Di tahun 2023, UMK Depok naik sekitar dari sebelumnya menjadi Angka tersebut menjadikan Kota Depok sebagai daerah dengan UMK tertinggi ke-4 di Jawa yang dimaksud dengan UMK?Berapa UMR tertinggi di Indonesia?Apakah gaji pokok sama dengan UMK?
Berikutdaftar lengkap UMK 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE: 1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54 2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90 3. Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961,51 4. Kota Depok Rp 4.202.105,87 5. Kota
KARAWANG, - Pemerintah Kabupaten Pemkab Karawang, Jawa Barat, memberikan tambahan penghasilan pegawai untuk guru dan tenaga kependidikan. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkapkan, tambahan penghasilan telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2020 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Karawang. "Tunjangan-tunjangan tersebut termasuk calon guru dan kepala sekolah sebanyak orang diberikan TPP masing-masing Rp dan Rp ujar Cellica saat sambutan upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-54 di Plaza Kantor Pemkab Karawang, Senin 25/11/2019.Baca juga Di Hari Guru, SBY Justru Dapat Ucapan Terima Kasih Kemudian, untuk guru dan tenaga pendidikan honorer, bagi eks kategori 2 sebanyak orang mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp mulai Januari 2020. Anggaran dana Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah PMMS semula antara Rp sampai dengan Rp Sedangkan, guru dan tenaga kependidikan honorer lainnya sebanyak orang yang ditetapkan pada 2019 mendapatkan Rp per bulan mulai 2020. Selama ini, mereka belum mendapatkan intensif dari pengawas sekolah sebanyak 95 orang mendapatkan tunjangan Rp 4 juta untuk pengawas sekolah jenjang muda, Rp 5 juta untuk jenjang madya dan Rp 6 juta untuk jenjang utama. "Tunjangan bagi pengawas akan diberikan November tahun ini 2019," kata Cellica. Baca juga Kata Khofifah soal Peringatan Hari Guru Nasional Pada 2020, bagi guru honorer yang mengabdi selama 2 sampai 10 tahun mendapat sebesar Rp Guru yang mengabdi 10 sampai 20 tahun sebesar Rp Kemudian eks kategori 2 yang bekerja 10 sampai 20 tahun sebesar Rp Sedangkan, honorer yang ditetapkan pada 2018 mendapat insentif sebesar Rp Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
KamiPNS Daerah Kabupaten Trenggalek yang bekerja khususnya di Sekolah sudah lama mendengar berita tentang remunerasi yang di dalamnya membahas tentang tunjangan kinerja PNS/ASN, namun sampai saat ini belum menerima atau belum ada tanda-tanda di realisasinya hal tersebut, saya berharap mudah-mudahan Kabupaten Trenggalek segera bisa mewujudkan / merealisasikan tunjangan kinerja bagi para JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK ini telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 21 November 2020 dan mulai berlaku pada 1 Januari ini berdasarkan pada penetapan Keputusan Gubernur Kepgub Jawa Barat Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun demikian, maka Kepgub Jawa Barat Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Kepgub Jawa Barat 561/2021, pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan UMK dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah Kabupaten/Kota yang tidak menaikan Upah Minimum 2021, maka dibuka peluang untuk dilakukan evaluasi besaran Upah Minimum pada semester pertama berdasarkan kondisi perekonomian kuartal I dan kuartal II tahun 2021. Hal itu mengacu pada data yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang besaran UMK Jawa Barat 2021 di 27 Kabupaten/Kota1. Kabupaten Karawang, sebesar Kota Bekasi, sebesar Kabupaten Bekasi, sebesar Kota Depok, sebesar Kota Bogor, sebesar Kabupaten Bogor, sebesar Kabupaten Purwakarta, sebesar Kota Bandung, sebesar Kabupaten Bandung Barat, sebesar Kabupaten Sumedang, sebesar Kabupaten Bandung, sebesar Kota Cimahi, sebesar Kabupaten Sukabumi, sebesar Kabupaten Subang, sebesar Kabupaten Cianjur, sebesar Kota Sukabumi, sebesar Kabupaten Indramayu, sebesar Kota Tasikmalaya, sebesar Kabupaten Tasikmalaya, sebesar Kota Cirebon, sebesar Kabupaten Cirebon, sebesar Kabupaten Garut, sebesar Kabupaten Majalengka, sebesar Kabupaten Kuningan, sebesar Kabupaten Ciamis, sebesar Kabupaten Pangandaran, sebesar Kota Banjar, sebesar Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Feni Freycinetia Fitriani Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam selainitu, samuel lesnussa menjelaskan bahwa dalam rangka mempertanyakan besaran nilai nominal tpp bagi tenaga pendidik yang mana paling rendah dengan klasifikasi besaran nilai tpp bagi tenaga pendidik non sertifikasi sebesar 1.300.000, tenaga pendidik sertifikasi sebesar 1.500.000, kepala sekolah non sertifikasi sebesar 1.500.000 dan kepala

SEMANGGI - Dana tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN di Pemkab Karawang, pada bulan Januari dan Februari 2021, dipotong sebesar 5 persen tanpa pemberitahuan dan persetujuan para ASN. Pemotongan TPP itu dilakukan untuk dana bantuan bagi korban banjir yang sempat terjadi di Karawang. Tercatat sedikitnya ada ASN Pemkab Karawang yang dana TPP-nya dipotong. Video Museum Gedung Juang 45 Tambun Padukan Modernisasi dalam Balutan Klasik Atas hal ini sejumlah aktivis antikorupsi di Karawang menilai pemotongan TPP ASN oleh Pemkab Karawang secara sepihak dapat menyeret pihak Bank BJB Cabang Karawang. Sebab, pemotongan dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan tidak melalui proses serta payung hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Cabang Bank BJB Karawang, Afandi, angkat bicara. Baca juga Perumahan Golden Karawang City Cegah Banjir dengan Teknologi Folder Sistem Baca juga Seorang ASN Kabupaten Karawang Ini Terus Menjerit Padahal Jarum Suntik Belum Menempel di Kulit Menurut Afandi, Bank BJB Karawang melakukan pemotongan TPP tersebut sesuai dengan surat permohonan dari dinas terkait Pemkab Karawang. "Bank BJB melakukan hal tersebut sesuai dengan surat permohonan pemotongan dari dinas terkait, yang disampaikan melalui bendahara masing-masing dinas, atau bendahara pembayar gaji masing-masing dinas" kata Afandi saat dikonfirmasi Warta Kota, Sabtu 27/3/2021. Afandi menjelaskan yang ia pahami pembuat kebijakan pemotongan TPP ini adalah BKPSDM Kabupaten Karawang. "Yang saya pahami adalah pembuat kebijakan atau BKD, menyampaikan kebijakannya kepada masing-masing OPD. Kemudian bendahara OPD tersebut melakukan perhitungan potongan dan menyampaikan kepada Bank BJB," papar Afandi. Baca juga Anggota Komisi III DPRD Jabar Dapil Depok dan Bekasi Sebut Laba Bank BJB Naik Meski Pandemi Covid-19 "Lalu Bank BJB melakukan pemotongan sesuai perintah bendahara OPD sebagaimana kebijakan berlaku. Namun untuk detailnya bisa ditanyakan ke dinas terkait," kata Afandi. Seperti diketahui, adanya potongan dana tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara ASN Pemkab Karawang sebesar 5 persen di bulan Januari dan Februari 2021 untuk alokasi bantuan korban banjir daerah setempat, sempat ramai dan menjadi perbincangan. Sejumlah pihak menilai hal ini bisa menyeret pihak BJB Cabang Karawang.

Ia menyampaikan, bahwa para pekerja puskesmas yang ada di Karawang itu hanya mendapatkan 80 persen saja, misalkan TPP yang wajib di berikan 5 juta rupiah per bulan, dan mereka hanya 80 persen saja dari 5 juta itu, akhirnya seperti mubajir saja, disatu sisi ini seperti mendiskresikan dinas itu juga,"timpal Joe.
Kerjadi sektor pemerintahan disukai banyak lulusan baru dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang mendukung. Oleh karena itu, kali ini memberikan penjelasan mendetail soal gaji PNS Karawang beserta tunjangan melekat. Daftar isi Ujian Masuk PNSGaji PNS Karawang & Gaji PPPK Karawang 20212.
TRIBUNBEKASICOM, CIKARANG --Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Abdilah Majid, mengatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS di Pemkab Bekasi akan dicairkan pada bulan April ini, 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1443H.Besaran THR yang akan diterima sebesar 100 persen dari gaji pokok, sedangkan
.
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/706
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/49
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/785
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/549
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/982
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/26
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/133
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/294
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/672
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/916
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/493
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/109
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/509
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/360
  • 6rrw6hmdur.pages.dev/897

    • besaran tpp kabupaten karawang